MUSIBAH/BENCANA EKOLOGIS DATANG – YANG KENA RAKYAT BIASA. KATANYA SIAP SIAGA
Setiap kali bencana datang, banjir, gempa, longsor, kebakaran hutan, yang pertama kena dampak itu rakyat biasa. Rumah hanyut, kerjaan berhenti, hidup ke-reset paksa. Tapi yang sering telat datang justru negara yang katanya siap siaga.
KEDAULATAN DIGITAL HARUSNYA BIKIN RAKYAT PUNYA KENDALI/kONTROL
Kita hidup di era serba online. Bangun tidur scroll HP, kerja pakai aplikasi, belanja lewat marketplace, curhat di medsos. Tapi masalahnya, hidup digital kita tuh kayak ngontrak di rumah orang. Server di luar, data dipegang asing, aturan main bukan kita yang bikin.
KATANYA NEGARA AGRARIS, TANAH SUBUR, SAWAH TERBENTANG, LAUT LUAS
Petani di desa pusing cari pupuk, mahal dan susah. Nelayan juga ribet, solar susah, hasil tangkapan nggak sebanding sama biaya. Sementara di kota, rakyat cuma bisa nerima harga jadi, tanpa tau kenapa bisa semahal itu. Harga bahan pokok naiknya pelan tapi konsisten, kayak deadline. Sementara gaji? Ya gitu-gitu aja. Rakyat bukan nggak ngerti data, cuma…
RAKYAT BUKAN OBJEK KEKUASAAN, TAPI RAKYAT ADALAH PEMILIK KEKUASAAN
Kali ini saya membaca beberapa catatan, pendapat dan narasinya dari pak Crist Komari, seorang aktivis senior dari Rumah Demokrasi Modern (RDM) yang sampaikan tentang penilaiannya terhadap partai-partai politik yang ada di Indonesia, dimana bertanya kepada kita semua, partai apa yang benar-benar menghormati kedaulatan tertinggi untuk tetap berada ditangan rakyat? Jawabannya: tidak ada, tidak ada satupun…
NEGARA YANG KENAL AGAMA, TAPI BOHONGNYA SABANG SAMPAI MERAUKE
Kita hidup di sebuah negara yang mengakui keberadaan agama, bahkan menempatkannya sebagai fondasi moral kehidupan berbangsa. Setiap agama, tanpa terkecuali, mengajarkan kejujuran sebagai nilai luhur. Tidak ada satu pun kitab suci yang membenarkan kebohongan, apalagi menjadikannya sebagai kebiasaan. Namun ironi justru muncul: dari Sabang sampai Merauke, kebohongan seolah menjadi hal yang lumrah, diucapkan di mimbar…
TOPENG OLIGARKI: PILKADA OLEH DPR
Ketika hak memilih dirampas, perlawanan bukan pilihan, perlawanan adalah kewajiban. Pilkada yang ditarik dari tangan rakyat dan diserahkan kepada DPR adalah bentuk terang-terangan dari perampokan kedaulatan. Ini bukan sekadar perubahan aturan, melainkan upaya sistematis untuk membungkam suara rakyat dan mengunci kekuasaan di tangan segelintir elite.
DEMOKRASI TIDAK MENGENAL KEKUASAAN MAYORITAS
Mengapa dalam demokrasi tidak ada istilah dan tidak dikenal yang namanya kekuasaan mayoritas (majority rules)…? Jawaban singkatnya adalah karena kekuasaan mayoritas itu bertentangan dengan kedaulatan rakyat.
SEPULAS TENTANG PERUBAHAN
Perubahan adalah proses menjadi berbeda dari semula, di mana terjadi peralihan atau pertukaran kondisi, bentuk, atau status suatu objek, situasi, atau individu. Dalam arti luas, perubahan adalah segala sesuatu yang terus bergerak dinamis dan membuat perbedaan dalam kehidupan, bisa terjadi secara cepat maupun lambat, serta merupakan peluang untuk menuju ke arah yang lebih baik. Perubahan
WADAH PERJUANGAN RAKYAT MODERN
Partai politik ini akan menjadi wadah perjuangan partai politik rakyat yang modern, yang menjawab krisis perpolitikan yang terjadi saat ini dan menjadi jawaban dari semua permasalahan politik kontemporer di Indonesia, partai yang membawa kedaulatan rakyat dan mengawal demokrasi dalam menghadirkan perubahan untuk bangsa dan negara.
KONSEP KEPARTAIAN YANG MENGEDEPANKAN KEDAULATAN RAKYAT
Sebuah partai politik yang memiliki konsep kepartaian yang mengedepankan kedaulatan rakyat, dimana rakyat berdaulat penuh, rakyat bisa memberhentikan pejabat publik, rakyat bisa memberhentikan anggota legislatif (DPR), rakyat bisa memberhentikan pengurus partai jika tidak sesuai dengan kehendak rakyat
