Setiap kali bencana datang, banjir, gempa, longsor, kebakaran hutan, yang pertama kena dampak itu rakyat biasa. Rumah hanyut, kerjaan berhenti, hidup ke-reset paksa. Tapi yang sering telat datang justru negara yang katanya siap siaga, terlebih jika itu adalah bukan bencana alam, tapi bencana ekologis, bencana yang terjadi akibat adanya campur tangan ulah manusia terhadap lingkungan sekitar, bisa dibilang juga bencana kebijakan atau bencana rakus manusia, dimana alam tidak tiba-tiba murka, alam dipaksa rusak, dieksploitasi, dan dipinggirkan demi kepentingan ekonomi segelintir pihak.
Kita udah hafal polanya kok: pejabat datang buat foto, pidato soal “keprihatinan”, janji evaluasi, terus… ya udah, pelan-pelan dilupain.
Padahal bencana itu bukan cuma soal alam, makanya ada kata lain disebut bencana ekologi, dimana banyak yang sebenernya akibat kebijakan yang sembrono: hutan dibabat, sungai disempitin, tata kota ngawur, izin tambang asal teken. Alam disalahin, tapi manusianya bebas cuci tangan. Polanya terlihat jelas bahwa eksploitasi dilegalkan, peringatan diabaikan, rakyat dikorbankan.
Anak muda sekarang makin melek. Kita ngerti, bencana bukan takdir doang, tapi hasil pilihan politik. Kalau negara serius, harusnya hadir sebelum musibah datang, bukan cuma ribut setelah viral. Lebih parah lagi jika bantuan datang pun itu dikorupsi sehingga terlambat, apalagi tidak jelas atas transparansi data, berapa yang disiapkan, berapa yang dikirim, berapa yang sampai dan diterima masyarakat.
Perubahan itu artinya mitigasi jalan, bukan cuma wacana, data kebencanaan transparan, bukan disimpen buat elite, anggaran bencana dipake buat rakyat, bukan bocor ke mana-mana, dan warga dilibatkan, bukan cuma jadi korban statistik.
Negara ideal itu bukan yang jago ngatur pas rakyat udah jatuh, tapi yang mencegah rakyat jatuh dari awal. Kita gak minta negara jadi pahlawan. Cukup hadir, tanggung jawab, dan berpihak.
Karena di tengah bencana, yang dibutuhkan rakyat bukan janji manis, tapi aksi cepat dan sistem yang bener. Dan kalau sistem lama terus gagal, ya wajar kalau anak muda bilang: “Yang perlu dievakuasi bukan cuma korban, tapi cara negara ngurus rakyat.”
Setiap bencana datang, rakyat selalu disuruh “kuat”. Tapi jarang ada yang berani bilang: negara seringnya yang lemah.
Lemah dalam mencegah, lemot dalam merespons, dan pelit dalam bertanggung jawab. Banjir disebut musibah, padahal saluran air disumbat izin. Longsor dibilang takdir, padahal hutan dijual pakai stempel resmi. Kebakaran hutan dibilang cuaca, padahal pengawasan ditinggal cuti.
Yang salah alam. Yang untung tetap manusia, dan biasanya bukan rakyat. Setelah bencana, pejabat datang rapi, bicara empati, janji evaluasi. Rakyat dengar sambil berdiri di lumpur, tanpa kepastian kapan hidupnya bisa normal lagi.
Ini bukan soal kurang simpati. Ini soal negara yang terlalu sering reaktif, tapi alergi koreksi. Padahal negara dibentuk bukan cuma buat ngatur, tapi buat jaga warganya dari risiko yang bisa dicegah.
Perubahan itu bukan slogan. Perubahan itu keberanian buat bilang: kebijakan yang merusak = tanggung jawab negara. Kalau hutan rusak karena izin, negara harus hadir sebelum banjir. Kalau tata kota amburadul, negara harus beresin sebelum longsor. Bukan nunggu korban, baru sibuk klarifikasi.
Anak muda hari ini gak anti negara. Kami cuma pengen negara naik kelas. Dari jago pidato, jadi jago mitigasi. Dari sibuk pencitraan, jadi serius perlindungan. Dari bangga reaksi cepat, ke bangga bencana bisa dicegah.
Karena bangsa besar itu bukan yang kuat menormalisasi duka, tapi yang malu kalau rakyatnya terus jadi korban yang sama.
#bangpuput #hzputra