BUKAN CUMA JADI PENGGUNA PASIF. NEGARA MESTINYA JADI PELINDUNG, BUKAN CUMA REGULATOR YANG SIBUK NGATUR, TAPI LUPA JAGA
Kita hidup di era serba online. Bangun tidur scroll HP, kerja pakai aplikasi, belanja lewat marketplace, curhat di medsos. Tapi masalahnya, hidup digital kita tuh kayak ngontrak di rumah orang. Server di luar, data dipegang asing, aturan main bukan kita yang bikin.
Katanya Indonesia negara berdaulat. Tapi kenapa data rakyat malah numpang di negeri orang? Dari KTP, wajah, suara, kebiasaan belanja, sampai isi chat, semua jadi komoditas. Kita yang pakai, mereka yang panen untung.
Yang lebih nyesek, rakyat sering disuruh patuh, tapi gak pernah diajak ngobrol. Aplikasi diblokir tiba-tiba, aturan digital muncul mendadak, tapi keamanan data bocor mulu. Yang kena dampak? Ya rakyat lagi. Yang minta maaf? Paling admin sosmed.
Kedaulatan digital itu bukan soal “anti asing” atau “sok nasionalis”. Ini soal hak kita sebagai warga negara. Data itu identitas. Identitas itu kekuasaan. Kalau identitas kita dikuasai pihak lain, ya jangan kaget kalau rakyat cuma jadi angka statistik dan target iklan.
Anak muda sekarang kreatif, melek teknologi, tapi sering kehalang sistem. Platform lokal susah naik, startup kecil ketindih raksasa global, algoritma gak transparan, tapi disuruh “bersaing sehat”. Sehat dari mana kalau ring tinjunya aja beda kelas?
Kedaulatan digital harusnya bikin rakyat punya kontrol, bukan cuma jadi pengguna pasif. Negara mestinya jadi pelindung, bukan cuma regulator yang sibuk ngatur tapi lupa jaga. Kalau negara bisa ngatur pajak, harusnya juga bisa ngamankan data rakyat.
Karena di zaman sekarang, siapa yang pegang data, dia yang pegang masa depan. Dan masa depan Indonesia gak boleh cuma jadi pasar. Rakyat bukan sekadar user. Rakyat itu pemilik negeri, termasuk negerinya di dunia digital. kedaulatan itu gak cuma soal tanah dan laut. Sekarang medan tempurnya ada di server, algoritma, dan data.
Masalahnya, di situ kita sering cuma jadi penonton.
Setiap klik, swipe, dan search yang kita lakuin itu bukan jejak kosong. Itu data. Dan data = nilai ekonomi + kekuasaan politik. Negara yang gak pegang datanya sendiri, sebenernya lagi nyerahin kedaulatan pelan-pelan.
Indonesia punya ratusan juta pengguna internet. Harusnya ini kekuatan. Tapi yang kejadian, kita lebih sering jadi pasar raksasa, bukan pemain utama. Platform global ngumpulin data, ngatur algoritma, nentuin apa yang viral, apa yang tenggelam. Opini publik bisa kebentuk, ekonomi digital bisa dikunci, tanpa rakyat sadar lagi dimainin.
Negara sering bilang: “demi keamanan”, “demi ketertiban”. Tapi pertanyaannya: keamanan siapa? ketertiban versi siapa?
Kalau aplikasi diblokir, tapi data bocor terus. Kalau rakyat dibatasi, tapi platform besar bebas. Itu bukan kedaulatan, itu ketimpangan kekuasaan digital.
Kedaulatan digital itu harusnya berdiri di tiga hal: perlindungan data rakyat, transparansi algoritma, dan keberpihakan ke ekosistem lokal. Tanpa itu, hukum digital cuma jadi stiker—kelihatan ada, tapi gak ngelindungin.
Anak muda bukan gaptek. Kita ngerti cloud, AI, blockchain, dan open source. Tapi seringkali negara ketinggalan satu langkah, malah ngejar dengan cara instan: sensor, blokir, larang. Padahal yang dibutuhin itu infrastruktur, regulasi adil, dan literasi digital.
Lebih bahaya lagi, kalau kedaulatan digital cuma dimaknai sebagai alat kontrol, bukan alat pembebasan. Internet jadi ruang diawasi, bukan ruang tumbuh. Kritik dicurigai, data dikoleksi, tapi akuntabilitas minim.
Padahal jelas: data rakyat bukan milik negara, apalagi korporasi. Negara cuma pemegang mandat. Kalau mandat itu disalahgunain, rakyat berhak nuntut balik.
Karena di era digital, demokrasi gak mati karena kudeta, tapi karena algoritma yang gak transparan dan regulasi yang timpang. Dan kalau kita diem aja, kedaulatan digital cuma jadi jargon seminar, bukan realita hidup.
Indonesia gak kekurangan user. Indonesia butuh warga digital yang sadar haknya. Karena masa depan bangsa gak boleh ditentukan oleh server yang bahkan kita gak tau ada di mana.
#bangpuput #hzputra
.